Polemik Internal PBNU: Isu Pemakzulan dan Klarifikasi Gus Yahya
Kabar mengenai konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mencuat ke publik. Isu pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menjadi sorotan utama. Dinamika ini muncul setelah adanya kontroversi terkait pengundangan seorang tokoh yang dinilai pro-Israel ke Universitas Indonesia (UI) dan acara yang digelar oleh PBNU.
Gus Yahya sendiri saat ini memegang dua jabatan penting: Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia dan Ketua Umum PBNU. Kedua posisi ini menjadi pusat perhatian terkait polemik yang terjadi.
Petisi Pencopotan dari Jabatan Ketua MWA UI
Pada September 2025, sebuah petisi muncul di platform change.org, menuntut pencopotan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua MWA UI. Petisi ini diprakarsai oleh Komunitas UI Student for Justice in Palestine dan telah ditandatangani oleh ribuan orang.
Alasan utama di balik petisi ini adalah kehadiran Peter Berkowitz, seorang akademisi Amerika Serikat yang diidentifikasi sebagai tokoh pro-Israel atau Zionis, dalam dua acara penting. Pertama, dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) UI pada 23 Agustus 2025. Kedua, sebagai pemateri dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh PBNU pada 15 Agustus 2025.
Gus Yahya dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas undangan Peter Berkowitz tersebut, yang dianggap berimplikasi pada dukungan terhadap Zionisme. Menanggapi hal ini, Gus Yahya telah menyampaikan permintaan maaf kepada civitas akademika UI pada akhir Agustus 2025. Ia mengakui adanya kekhilafan karena tidak mencermati latar belakang Peter Berkowitz secara mendalam sebelum mengundangnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak pernah mengubah sikapnya dalam mendukung perjuangan Palestina dan segala upaya untuk menghentikan genosida. Namun, bagi penggagas petisi, permintaan maaf tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Dalam petisi tersebut disebutkan, berdasarkan liputan media pada 31 Agustus 2025, dikonfirmasi bahwa Gus Yahya adalah penanggung jawab utama pengundangan Berkowitz. "Konsekuensinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf," tegas salah satu poin dalam petisi tersebut.
Munculnya petisi ini terjadi sekitar 1,5 tahun setelah Gus Yahya ditunjuk sebagai Ketua MWA UI. Ia terpilih untuk posisi tersebut pada Rabu, 24 April 2024, untuk periode 2024-2029.
Bantahan Terhadap Isu Pemakzulan
Di sisi lain, PBNU secara resmi membantah adanya proses pemakzulan atau desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umumnya, Gus Yahya. KH Akhmad Said Asrori, Katib Aam PBNU, menyampaikan hal ini setelah acara silaturahmi para kiai dan alim ulama di Kantor PBNU, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
"Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," ujar Said dalam sebuah konferensi pers.
Said menjelaskan bahwa seluruh kiai dan alim ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa kepengurusan PBNU akan tetap berjalan hingga akhir masa jabatannya. "Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamar kurang lebih satu tahun lagi," tambahnya.
Ia mengajak seluruh elemen di lingkungan PBNU untuk menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur (perenungan) dan mujahadah (perjuangan spiritual). Upaya ini, menurutnya, sangat penting demi kebaikan bersama, baik bagi warga Nahdlatul Ulama maupun masyarakat Indonesia secara luas.
"Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok," tegas Said.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa tidak ada bentuk paksaan untuk mengundurkan diri bagi siapa pun dalam jajaran PBNU. "Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang," pungkas Said.
Pengakuan Pertemuan dengan Netanyahu Demi Palestina
Menanggapi isu yang mengaitkannya dengan kedekatan terhadap Israel, Gus Yahya secara terbuka mengakui pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Namun, ia membantah keras adanya kedekatan khusus dengan Israel, yang disebut-sebut menjadi salah satu poin dalam risalah rapat harian syuriah PBNU terkait rencana pemakzulan dirinya.
"Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum tahun 2018," ujar Gus Yahya saat memberikan keterangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 23 November 2025.
Gus Yahya menyatakan bahwa anggota NU sejatinya telah mengetahui perjalanannya ke Israel pada tahun 2018 tersebut. Ia bahkan menambahkan bahwa hal ini tidak menjadi masalah, terbukti dari mayoritas pengurus NU yang memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung tahun 2021.
"Tapi, tahun 2021 muktamar cabang-cabang dan PWNU memilih saya, mereka sudah tahu saya ke Israel dan bertemu Netanyahu. Mereka memilih saya," ucapnya.
Alasan para pengurus NU tetap memilihnya, menurut Gus Yahya, adalah karena mereka memahami bahwa kunjungannya ke Israel saat itu dilakukan demi membela Palestina. "Karena mereka tahu, sampeyan (Anda) bisa melihat juga di berbagai unggahan internet. Apa yang saya lakukan di Yerusalem di Israel pada waktu itu, bahwa saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, saya datang ke sini demi Palestina," tuturnya.
Imbauan untuk Menghentikan Fitnah
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa polemik yang sedang terjadi di organisasinya tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan kepentingan politik. Gus Yahya menilai, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menunjukkan adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.
"Unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu malam, 23 November 2025.
Ia mengamati bahwa setiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan cenderung selalu diarahkan ke ranah politik. Namun, dalam kasus PBNU kali ini, Gus Yahya menegaskan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara pasti. "Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa," tegasnya.
Gus Yahya berargumen bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh. "Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat memberikan dampak sangat berat bagi korban. Gus Yahya pun secara tegas meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan prasangka yang tidak berdasar.
"Rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan, bukan dihembuskan atau dikultus-kultuskan," pungkas Gus Yahya.
Dokumen Risalah dan Tiga Hari untuk Melepas Jabatan
Isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memang sempat menjadi perbincangan hangat, terutama setelah beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dilaksanakan di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.
Dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, disebutkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. "Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rais Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," demikian bunyi kutipan dari risalah tersebut, yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar pada Jumat, 21 November 2025.
Rapat Syuriyah tersebut dihadiri oleh 37 dari 53 pengurus, berlangsung selama tiga jam, dan menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dinamika internal organisasi. Salah satu fokus utama rapat adalah mengenai pengundangan narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.