Penetapan Sarjan sebagai Tersangka Kasus Suap di Kabupaten Bekasi
Nama Sarjan menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayah bupati HM Kunang dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Sarjan, seorang kontraktor lokal, diduga memberikan uang suap kepada bupati dan ayahnya.
Sarjan dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus kontraktor yang cukup berpengaruh di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ia sering tampil sebagai figur dermawan, dekat dengan warga, dan piawai membangun jejaring sosial hingga politik. Puncak sorotan publik terhadap Sarjan terjadi pada 26 Oktober 2025 ketika ia menjadi Ketua Panitia “Mancing Mania Gratis”, sebuah acara rakyat berskala besar yang digelar di sepanjang Kali Gabus. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadikannya salah satu agenda rakyat daerah yang naik kelas ke panggung nasional.
Dengan total hadiah mencapai Rp250 juta, termasuk sepeda dan motor listrik, acara tersebut dipuji sebagai simbol kebersamaan dan kekuatan partisipasi masyarakat. Kehadiran Wapres Gibran kala itu mempertegas posisi Sarjan sebagai figur lokal yang mampu menembus lingkar kekuasaan nasional. Bagi sebagian warga, Sarjan bukan sekadar panitia acara. Ia dilihat sebagai representasi tokoh akar rumput yang sukses secara ekonomi dan dekat dengan elite pemerintahan. Momentum tersebut turut mengangkat citranya sebagai figur yang punya daya tawar politik dan sosial di Kabupaten Bekasi.
Namun, citra itu runtuh seketika ketika KPK menetapkan Sarjan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (20/12/2025). Selain Bupati, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu HM Kunang selaku ayah Bupati, dan Sarjan selaku pihak swasta.
Diketahui, Bupati Ade dan ayahnya ditangkap bersama delapan orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025). Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu ADK (Ade Kuswara Kunang), HMK (HM Kunang), dan SRJ (Sarjan). Ketiga tersangka selanjutnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.
Kasus suap ini bermula setelah Ade Kuswara terpilih sebagai Bupati Bekasi, menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang. Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara.
Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta.
Peran Ganda Ayah Ade Kuswara Kunang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti peran ganda HM Kunang dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi. HM Kunang bukan hanya Kepala Desa Sukadami melainkan juga ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. HM Kunang diduga menjadi penghubung antara pihak swasta penyedia proyek dan Ade Kuswara Kunang dalam praktik ijon paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam rentang Desember 2024 sampai Desember 2025, Ade Kuswara Kunang diduga rutin meminta ijon paket proyek ke pihak swasta melalui perantara HM Kunang dan pihak lainnya. HM Kunang jabatannya memang kepala desa, tetapi yang bersangkutan adalah orang tua atau bapaknya bupati. Asep mengatakan, HM Kunang bahkan suka meminta sendiri jatah uang untuknya tanpa sepengetahuan Ade Kuswara Kunang. HM Kunang tidak hanya meminta jatah uang kepada Sarjan selaku pihak swasta, melainkan juga ke pihak-pihak lain.
Harta Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memiliki harta kekayaan mencapai Rp 79 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan pada 11 Agustus 2025. Tercatat, harta itu terdiri dari tanah, bangunan, alat transportasi, dan mesin. Ada juga harta bergerak lainnya milik Ade Kuswara, berikut kas dan setara kas.
Berdasarkan LHKPN di situs KPK, tercatat harta Ade Kuswara Kunang terdiri dari tanah dan bangunan mencapai Rp 76.257.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp 2.450.000.000 yang terdiri dari mobil Mitsubhisi Pajero, Jeep Wrangler dan Ford Mustang. Harta bergerak lain sebesar Rp 43.092.000, lalu ada kas dan setara kas mencapai Rp 147.959.653. Total harta kekayaan Ade Kuswara Kunang mencapai Rp 79.168.051.653.
Ade Kuswara Sempat Menghilang Dua Hari
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sempat menghilang dua hari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dua hari itu, Bupati Bekasi Ade Kunang sempat tidak menghadiri sejumlah agenda bersama kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur, pada Rabu (17/12/2025). Selain itu juga Bupati Bekasi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung pada Kamis (18/12/2025). Bahkan Bupati Bekasi juga mendadak membatalkan menghadiri Peresmian Wisata Kawung Tilu Kecamatan Cikarang Timur pada hari yang sama.
Keberadaan Bupati Bekasi juga sempat dipertanyakan, terlebih ketika ramai desas-desus di kalangan pewarta mengenai OTT KPK pada Kamis (18/12/2025) kemarin. Sampai akhirnya, KPK membenarkan ada penyelidikan tertutup di wilayah Bekasi dan dilakukan penyegelan ruangan bupati bekasi dan beberapa ruangan kepala dinas pada malam harinya.
Pemerintahan Normal Pasca OTT KPK
Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja mengakui terakhir kontak langsung dengan bupati dua hari lalu. "Terakhir kontak dua hari lalu, enggak ada masalah apapun," kata Asep usai Apel Hari Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi pada Jumat (19/12/2025). Asep memastikan pemerintahan berjalan normal dan lancar. "Yang pasti hari ini Bekasi tetap seperti biasa pemerintahan berjalan dengan lancar," katanya.
Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terpantau normal pasca penyegelan sejumlah ruangan bupati bekasi pada Jumat (19/12/2025). Pantauan Tribun Bekasi, sejumlah ASN terpantau masih beraktivitas berlalu-lalang ke perkantoran Pemkab Bekasi. Sejumlah petugas keamanan juga berjaga di pintu masuk lobi kantor bupati. Selain itu juga ada petugas keamanan di depan ruangan bupati dan juga petugas Satpol PP. Pagi tadi juga sempat dilaksanakan Apel Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi. Apel itu dipimpin Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja. Sejumlah kantor dinas juga terlihat masih beraktivitas normal.